Bawaslu Apresiasi Pengamanan Oleh TNI/Polri Pada Pemilu Serentak Tahun 2019

kpu-kepahiangkab.go.id РRapat Dalam Kantor (RDK) Tentang Evaluasi Pelaksanaan Pengamanan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2019 digelar  KPU Kabupaten Kepahiang, Selasa (20/08/2019) di Aula Kantor. Acara ini diikuti oleh stakeholder antara lain Polres Kepahiang, Dandim 0409 R/L, Bawaslu, dan Satpol PP.

Ketua KPU Kabupaten Kepahiang yang memandu acara ini menyampaikan bahwa “Evaluasi aspek-aspek pengamanan dari stakeholder sangat diperlukan guna perbaikan Pilkada 2020, yang lebih diutamakan adalah pengamanan distribusi logistik pada TPS sulit, kemudian pengamanan pada rekapitulasi ditingkat KPPS, PPK, dan KPU Kabupaten, kemudian masalah logistik penyortiran pelipatan dan pengepakan surat suara sudah ada pengawasan dan pengamanan penuh dari Bawaslu/Polri tetapi masih ada juga kekurangan surat suara”, singkat Mirzan. Terhadap pengadaan logistik oleh KPU RI, dukungan anggaran yang tidak memadai untuk memonitoring kegiatan tersebut. Untuk Pilkada 2020 nanti “pengadaan¬† logistik kewengana KPU Kabupaten sehingga lebih efektif dalam memonitoring/pengawasan,” tutup Mirzan.

Sementara itu Bawaslu mengapresiasi pengaman oleh TNI/Polri pada pemilu 2019 yang berlangsung aman dan damai, “pengamanan logistik sudah maksimal, agar KPU menganggarkan untuk pengaman logistik, dan ekstra pengaman di daerah-daerah rawan, terutama di Panwascam” kata Zainal. Kemudian Zainal juga mengaharapkan agar KPU berkonsultasi kepada pihak yang terkait masalah anggaran Pemilu Kantor Satpol PP, karena merekalah sebagai eksekutor pada penertiban-penertiban Alat Peraga Kampanye (APK), sedangkan kami hanya sebagai pengawas/pendamping,” tutup Zainal.

Mirzan menanggapi Bawaslu, kita meminta agar Satpol PP untuk berkonsultasi kepada Bupati dan DPRD tentang anggaran Pilkada 2020 termasuk juga untuk anggaran TNI/Polri, ucap Mirzan.

Perwakilan Dandim 0409 Bambang mengungkapkan bahwa “kendala TNI dalam pengamanan Pemilu serentak Tahun 2019 lalu adalah keterbatasan personil, dimana 1 orang TNI harus mengkoordinir 10 TPS,” kata Bambang. Kami berharap Pilkada nanti akan lebih maksimal dikarenakan jumlah TPS tidak sebanyak pemilu serentak 2019,” tutup Bambang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *