RDK Pengelolaan Data dan Evaluasi Sistem Pemilu Terkait Tahapan Penyelesaian Sengketa Pemilu Tahun 2019

kpu-kepahiangkab.go.id – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang kembali menggelar Rapat Dalam Kantor (RDK) tentang Pengelolaan Data dan Evaluasi Sistem Pemilu Terkait Tahapan Penyelesaian Sengketa Pemilu Tahun 2019 Kamis (22/08/2019) di Aula Kantor. Pesertanya adalah Instansi terkait Kejaksaan Negeri Kepahiang, Polres, dan Bawaslu.

Acara ini dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Kepahiang Mirzan Pranoto Hidayat, S.Sos., dalam paparanya Mirzan  mengatakan “bahwa rapat kita pada hari ini merupakan rangkaian dari rapat-rapat sebelumnya yang melibatkan stakeholder terkait, yang menjadi fokus kita adalah dokumen-dokumen produk hukum tahapan pemilu dari awal sampai dengan penetapan hasil, sehingga nantinya proses-proses hukum yang di hasilkan memiliki dasar yang kuat.” tutup Mirzan.

Sementara itu, Divisi Hukum KPU Kepahiang Syamsul Komar, SP. menyatakan “sengketa pada tahapan pencalonan pemilu serentak tahun 2019 sudah diselesaikan oleh Bawaslu melalui mediasi, kemudian yang juaga bermasalah adalah rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara ditingkat PPK Kecamatan Kepahiang yang berdampak pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2,3, dan 4 Desa Kampung Bogor juga sudah dilaksanakan. Sedangkan untuk PHPU di Kabupaten Kepahiang tidak ada lokusnya,” papar Komar. Kendati demikian kita harus mengevaluasi secara menyeluruh untuk perbaikan pada Pilkada 2020 kami mohon masukan dari stakeholder yang hadir pada hari ini.” tutup Komar.

Abram Marojahan, SH,MH. Plt Kasubsi Ekonomi Keuangan dan Pengaman Pembangunan Strategis Kejaksaan Negeri Kepahiang menghimbau “agar menganalisa kesalahan-kesalahan kita pada pemilu tahun 2019 baik itu masalah logistik pemilu, DPT, DPK, dan DPTb, maupun SDM tenaga adhock perlu dilakukan. kemudian terkait sengketa pemilu  terkait pencalonan yang sifatnya administratif maka penyelesaiannya melalui Bawaslu kalaupun belum terselesaikan oleh Bawaslu baru bisa melalui PTUN,” ucap Abram.  dan sebelum tahapan pilkada tahun 2020 dimulai harus ada MOU antara KPU Kepahiang dan Kejaksaan Negeri dan inilah dasar hukum pendampingan yang akan kami lakukan kalau terjadi sengketa,” tutup Abram.

Anggota Bawaslu Kepahiang, Zainal menyatakan “bahwa hasil keputusan Bawaslu Kabupaten Kepahiang sebagai mediasi dalam menyelesaikan sengketa.” kita harus membangun komunikasi antara penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu, ataupun stakeholder terkait karena semua tahapan pemilu berdampak kepada sengketa, papar Zainal. Kemudian “sinergitas antar lembaga juga penting untuk kita jaga,” tutup Zainal.

Pada akhir acara Mirzan mengapresiasi Kejaksaan, Polres, dan Bawaslu karena telah menyukseskan pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Kepahiang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *