DPRD, KPU, dan Bawaslu Kabupaten Kepahiang Rapat Dengar Pendapat Anggaran Pilkada 2020

kpu-kepahiangkab.go.id – DPRD, KPU, Bawaslu Kabupaten Kepahiang rapat dengar pendapat tentang usulan penyesuaian besaran honorarium badan ad hock Pilkada 2020 yang akan ditindaklanjuti dalam Naskah Perjanjian Pemerintah Daerah (NPHD) Pilkada 2020 di ruang Banggar DPRD Jumat (20/09/2019).

Ketua KPU Kabupaten Kepahiang Mirzan Pranoto Hidayat, S.Sos. yang mengadiri langsung rapat ini menyampaikan usulan penambahan honorarium tenaga ad hock yang diajukan sebesar 21 Milyar dari anggaran sebelumnya yang sudah dianggarkan dalam KUA dan PPAS APBD 2020 sebesar 18 Milyar, hal ini sebagai penyesuaian atas besaran honorarium yang tertuang dalam surat KPU RI tentang petunjuk teknis penyusunan anggaran kebutuhan barang dan jasa serta honorarium Pilkada 2020.

Permendagri nomor 54 tahun 2019 tentang pendanaan kegiatan Pilkada yang bersumber dari APBD wajib dituangkan dalam NPHD penandatanganannya paling lambat dilaksanakan tanggal 1 Oktober tahun 2019. “Oleh karena itu kami berharap bisa disetujui ” papar Mirzan.

Kabid Anggaran BKD Kabupaten Kepahiang Dedi Candira bahwa terbitnya Permendagri nomor 54 tahun 2019 ini memungkinkan revisi KUA dan PPAS yang sudah ditandatangani tetapi tetap atas dasar persetujuan Legislatif dan Eksekutif”. Papar Dedi.

Ketua sementara DPRD Kepahiang Windra Purnawan, SP. menyampaikan terhadap hal ini kalaupun ada Peraturan Menteri Keuangan atas besaran honorarium, maka kami akan rangkum semua dan menjadi dasar untuk disampailan kepada Bupati termasuk revisi KUA PPAS APBD 2020.

“Karena Pilkada adalah amanah Undang-undang, jangan sampai tertunda pelaksanaannya Apabila perlu kita tunda dulu kegiatan lain. Setelah rapat ini kita akan membahas kembali lebih komperhensif sesuai dengan regulasi yang berlaku”. Tutup Windra.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *