RAKOR PUBLIKASI INFORMASI (PELAYANAN PERS) PILKADA TAHUN 2020

kpu-kepahiangkab.go.id – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang kembali mengadakan Rapat Koordinasi Publikasi Informasi (Pelayanan Pers), Senin (30/09/2019) di Aula Kantor, diikuti oleh berbagai media di Kabupaten Kepahiang sejumlah 20 peserta.

Dibuka langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Kepahiang Mirzan Pranoto Hidayat, S.Sos. dalam sambutannya disampaikan bahwa rakor ini untuk evaluasi pemilu serentak tahun 2019, sekaligus persiapan pilkada tahun 2020. disampaikan juga bahwa “KPU Kabupaten Kepahiang sudah melakukan Rapat Dengar Pendpat (RDP) dengan DPRD pada tanggal 20 September 2019 membahaas anggaran pilkada tahun 2020”, kata Mirzan. “kita sudah mengusulkan anggaran pilkada tahun 2020 adalah seebsar 21, 9 Milyar, hingga saat ini kami belum menerima laporan berapa yang diakomodir oleh Pemkab Kepahiang sebagai pihak yang berkepentingan dalam pilkada 2020,” singkat Mirzan. sedangkan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) paling lambat tanggal 1 Oktober 2019, tutup Mirzan.

Disampaikan Niko dari RB TV “bahwa dana yang diajukan KPU Kepahiang adalah 21,9 M, bagaimana jika dana yang diakomodir oleh Pemkab nantinya tidak sesuai dengan yang diajukan oleh KPU ? ditanggapi oleh Ketua KPU Mirzan Prantoto Hidayat “kalaulah pengurang tidak terlalu banyak saya pastikan masih bisa kami akomodir  dengan cara rasionalisasi pada pos-pos tertentu nantinya,” tutup Mirzan.

Disampaikan juga oleh Muktar Amin dari Progers.id “apakah ada asuransi untuk tenaga ad hock pilkada 2020 ini, mengingat beban kerja mereka yang sangat berat kalau kita berkaca dari pemilu serentak tahun 2019? anggota KPU Kepahiang Supran Efendi menanggapi bahwa “pos khusus untuk asuransi belum ada, tetapi KPU RI menaikkan honor tenaga ad hock pada pilkada 2020 ini karena pertimbangan-pertimbangan beban kerja pada pemilu sebelumnya,” tutup Supran.

Disampaikan Promes Media Bagite dari media Jejak Daerah “apakah calon independen pada pencalonan nanti dibatasi jumlahnya, dan KTP calon Bupati/Wabup dari independen harus berdomisili di Kepahiang ? ditanggapi oleh Supran “Bahwa jumlah calon independen tidak ada batasan selagi masih memenuhi syarat pencalonan, sedangkan dukungan KTP harus dalam Kabupaten Kepahiang. untuk KTP calon Bupati/Wakil Bupati tidak mesti berdomisili di Kepahiang.” tutup Supran.

Diakhir acara Mirzan mengharapkan kepada kawan-kawan media, baik media elektronik, cetak, maupun online untuk tetap bersinergi dalam menyukseskan pilkada tahun 2020.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *